Gebyar Panutan Pajak 2025 Hadir di Batola, Masyarakat Dimudahkan Bayar Pajak Kendaraan
Info Marabahan- Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar Gebyar Panutan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2025 di Kantor DPRD Batola.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Samsat Jemput Bola, Layanan Lebih Dekat ke Masyarakat
Kepala UPPD Samsat Marabahan, Rahmanita Arifin, menyampaikan bahwa dalam program Gebyar Panutan Pajak 2025, pihaknya akan turun langsung ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Batola. Tujuannya jelas: mendekatkan pelayanan pajak agar masyarakat, khususnya aparatur sipil negara dan pegawai daerah, tidak perlu repot datang ke kantor induk Samsat.
“Selain pelayanan reguler, ada juga program dari Dinas Pendapatan Daerah Kalsel berupa diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor serta adanya pemutihan pajak. Jadi, bagi masyarakat yang pajak kendaraannya mati beberapa tahun, cukup membayar satu tahun ini saja,” jelas Rahmanita, Rabu (1/10/2025).
Namun, ia menambahkan bahwa untuk pajak kendaraan yang sudah mati lima tahun atau lebih, wajib pajak tetap harus datang langsung ke kantor induk Samsat. Di Batola sendiri, kantor induk berada di Marabahan dan Handil Bakti.
Baca Juga : Makam Datu Qabul di Tapin Jadi Magnet Wisata Religi Kalimantan Selatan
Apresiasi dari DPRD Batola
Sekretaris DPRD Batola, Muhammad Haris Isroyani, menyambut baik pelaksanaan Gebyar Panutan Pajak 2025. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat karena memudahkan masyarakat maupun pegawai pemerintah yang sibuk dengan rutinitas kerja.
“Pelayanan ini benar-benar membantu. Ini kan konsep jemput bola, jadi pegawai tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke UPPD Samsat. Hemat waktu, tenaga, dan lebih efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gebyar ini tidak hanya memberi kemudahan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Batola.
Suara Warga: Harapan dan Kendala di Lapangan
Di sisi lain, sejumlah warga juga menyampaikan masukan terkait pelayanan pajak kendaraan. Mahlan, warga Jalan Veteran Marabahan, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang masih dikeluhkan adalah soal pengurusan plat nomor polisi.
Menurutnya, meskipun layanan pembayaran pajak sudah dimudahkan, untuk pergantian plat nomor masih harus dilakukan dengan gesek nomor rangka kendaraan dan pengurusannya tetap di Polda Kalsel, bukan di Samsat Marabahan.
“Harapan kami, pengurusan plat nomor bisa dilakukan langsung di Samsat Marabahan atau di daerah masing-masing, agar tidak perlu jauh-jauh ke Banjarmasin. Karena tidak mudah kalau yang mengurus jumlahnya banyak dan harus terpusat di Polda,” tegas Mahlan.
Ia bahkan mengusulkan agar ke depannya plat nomor bisa memiliki masa berlaku panjang, layaknya KTP elektronik yang digunakan seumur hidup. “Kalau bisa, plat nomor polisi juga bisa berlaku seumur hidup, jadi masyarakat tidak repot mengurus berulang kali,” tambahnya.
Meningkatkan Kepatuhan Pajak, Mendorong Pembangunan Daerah
Program Gebyar Panutan Pajak 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Dengan adanya diskon, pemutihan, dan layanan jemput bola, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk melunasi kewajibannya. Tidak hanya itu, masukan dari warga juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pelayanan pajak semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
