BPJN Kalsel Ungkap Penyebab Kerusakan Oprit Jembatan Margasari dan Langkah Perbaikannya
Info Marabahan- Video yang beredar luas di TikTok dan media sosial beberapa hari terakhir menyoroti kerusakan pada oprit jembatan dan jalan di ruas Marabahan–Margasari. Kondisi ini membuat publik khawatir karena jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat di Kalimantan Selatan. Menanggapi hal itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan akhirnya angkat bicara dan menjelaskan penyebab serta rencana penanganannya.
BPJN Kalsel mencatat setidaknya ada empat titik jembatan yang mengalami kerusakan oprit di ruas Marabahan–Margasari, antara lain:
-
Underpass Bima Talenta (Kabupaten Barito Kuala), dibangun melalui CSR perusahaan batubara pada 2018.
-
Underpass BMB (Kabupaten Tapin), juga dibangun lewat CSR perusahaan batubara pada 2018.
-
Underpass Datuk Muning (Kabupaten Tapin), masih dengan sumber dana CSR perusahaan batubara pada 2018.
-
Jembatan Sungai Pelukan Besar (Kabupaten Tapin), yang menggunakan APBN Tahun Anggaran 2017.
Baca Juga : Ukrainian Literature: Warisan Budaya yang Menyuarakan Jiwa Bangsa
Menurut Widya Kusumo, ST, PPK 2.2 PJN II Provinsi Kalsel, kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian, melainkan disebabkan kondisi tanah dasar berupa tanah lunak atau gambut yang rentan mengalami penurunan. Bahkan fenomena ini sudah terlihat sejak tahap pembangunan.
“Tidak lama setelah Provisional Hand Over (PHO), oprit kembali mengalami penurunan dan sempat kami perbaiki. Namun setelah dilakukan overlay aspal, penurunan tetap terjadi,” jelas Widya dalam keterangan resmi BPJN Kalsel, Kamis (18/9/2025).
Untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan, BPJN Kalsel telah melakukan sejumlah langkah darurat, seperti pemasangan rambu peringatan di lokasi rawan, patching atau penambalan aspal di titik rusak, hingga holding untuk mengurangi perbedaan tinggi oprit dengan badan jalan. Namun, BPJN mengakui langkah ini hanya bersifat sementara karena kondisi tanah yang terus bergerak.
Sebagai solusi permanen, BPJN Kalsel telah menyusun desain perbaikan menyeluruh berupa penggantian material timbunan dengan mortar busa yang lebih stabil, disertai pengaspalan ulang. Meski demikian, perbaikan besar ini belum bisa dilaksanakan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar dan belum teralokasi dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
“Untuk sementara waktu, Satker/PPK terkait akan kembali melakukan patching dan holding. Penanganan permanen baru bisa dilakukan setelah tersedia anggaran pada tahun berikutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyip menegaskan bahwa ruas Marabahan–Margasari merupakan jalan nasional yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan akan terus berkoordinasi dengan BPJN Kalsel agar penanganan sementara maupun permanen bisa segera dilakukan.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Walaupun bukan kewenangan provinsi, kami tetap berkomunikasi intensif dengan BPJN agar ada langkah cepat di lapangan,” ujarnya.
Kerusakan oprit jembatan Margasari, jelas BPJN, bukanlah bentuk pembiaran melainkan konsekuensi dari kondisi tanah yang labil dan keterbatasan anggaran perbaikan permanen. Masyarakat diimbau berhati-hati saat melintasi lokasi tersebut sambil menunggu realisasi rencana perbaikan jangka panjang.
Klarifikasi BPJN ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik bahwa masalah ini sedang ditangani secara bertahap. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, jalur vital Marabahan–Margasari diharapkan dapat kembali aman dan nyaman bagi masyarakat.
